Kapolda Maluku Ikuti Arahan Presiden di Rakornas Forkopimda Tahun 2023

Ambontoday. com, Ambon.- Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023. Rakornas Forkopimda se-Indonesia ini diikuti secara langsung oleh Kapolda Maluku bersama dengan Forkopimda Maluku yang dilangsungkan di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan terkait penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Presiden menyebutkan keberhasilan penanganan Covid 19 di Indonesia berkat kerja bersama TNI Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) beserta semua komponenen masyarakat. Ia memprediksikan kalau di tahun 2023 akan terjadi resesi dunia, olehnya itu harus diantisipasi dengan baik.

"Inflasi terjadi di seluruh dunia, Indonesia angka inflasi 5,5 % dan ini capaian yang baik untuk dijaga bersama," ungkap Presiden. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta BPS (Badan Pusat Statistik) untuk bekerja sama dan menginformasikan data-data tentang kenaikan barang-barang di lapangan untuk mencegah inflasi. "Kemiskinan ekstrim agar di tangani untuk menuju 0 %.

Selain itu upaya pemerintah memerangi Stunting juga menjadi target agar ditangani dengan baik dan terpadu," jelas Presiden. Dirinya menyebutkan kalau investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Jangan ada lagi ijin-ijin yang dihambat.(ada 2 masalah besar saat ini yaitu KKPR dan PBG).

"Investasi sekarang 53% sudah di luar Jawa. Investasi, kemiskinan, digitalisasi, TKDN," kata Jokowi. Presiden menginginkan agar tata kota harus disiapkan dengan baik.

Hal itu harus dimulai dengan desain kotanya yang baik, sehingga memiliki diferensiasi untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan . Terkait stabilitas Polhukam, Presiden meminta agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas. Jangan ada politik identitas.

TNI dan Polri jangan melakukan politik praktis. Lakukan mapping dan pemetaan dengan baik terkait daerah rawan politik. "Kebebasan beribadah dan beragama harus dijamin dengan baik karena dijamin oleh Undang-Undang /konstitusi.

Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," tegasnya. Secara terpisah, Kapolda Maluku, Lotharia Latif mengatakan, pihaknya bersama jajaran siap menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi di wilayah Maluku. "Kami akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder yang lain untuk mewujudkan harapan-harapan Presiden tersebut," kata Kapolda.

Terkait arahan Presiden tersebut, Latif juga berharap agar semua komponen masyarakat agar dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Maluku. "Saya harap semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat di Maluku dapat memelihara keamanan dan kenyamanan sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat ditingkatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan rakyat Maluku," harap Kapolda.