KNPI Bursel Pertanyakan Hasil Perjalanan Dinas Bupati: Uang Daerah Keluar, Apa Hasil untuk Bursel?

BURSEL, AmbonToday. Com — Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Dino Temarut, meminta Bupati Buru Selatan La Hamidi menghentikan kebijakan bongkar-pasang kepala sekolah dan Penjabat (Pj) kepala desa yang dinilai berpotensi memicu kegaduhan serta konflik sosial di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino Temarut di Namrole, Rabu (16/9/2026). Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus pada pembangunan dan realisasi program yang menjadi janji pemerintahan, ketimbang mengambil kebijakan yang menurutnya berulang kali memunculkan polemik di desa-desa.

“Bupati harus fokus membangun daerah.

Jangan terus-menerus melakukan bongkar-pasang kepala sekolah maupun Pj kepala desa yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas Dino.

Menurut Dino, persoalan pergantian kepala sekolah maupun Pj kepala desa di sejumlah wilayah Buru Selatan kerap mendapatkan penolakan masyarakat. Bahkan, kata dia, dalam sejumlah kasus penolakan tersebut berkembang menjadi aksi pemalangan fasilitas pendidikan.

Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di SD Inpres Desa Waeteba. Menurut Dino, sebelumnya telah diterbitkan keputusan pengangkatan Fatma Sabua Lamu untuk menggantikan Siti Bugis sebagai kepala sekolah.

Namun, kata Dino, keputusan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat dan berujung pada pemalangan sekolah.

Setelah itu, keputusan pengangkatan tersebut disebut dibatalkan dan Siti Bugis kembali menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.

“Ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan pergantian harus dikaji secara matang. Jangan sampai keputusan yang dibuat pemerintah justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dino juga menyoroti pergantian kepala SMP di Desa Waeteba. Ia menyebut posisi tersebut sebelumnya dijabat Nisa Tomia, kemudian digantikan Nasir Loilatu.
Pergantian tersebut, menurut Dino, kembali menimbulkan reaksi masyarakat.

Ia mengatakan sebagian warga Desa Waeteba menginginkan agar jabatan kepala sekolah maupun Pj kepala desa di wilayah mereka tidak selalu diberikan kepada orang dari luar desa.

“Banyak masyarakat yang mempertanyakan kebijakan seperti ini. Mereka ingin ada ruang bagi orang-orang yang memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,” katanya.

Pertanyakan Alasan Pergantian Kepala SMP Waeteba
Dino secara khusus mempertanyakan alasan pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pergantian Kepala SMP Waeteba.

Ia menilai pergantian tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama karena kepala sekolah sebelumnya disebut baru saja membawa sekitar 20 siswa Pramuka dari Namrole untuk mengikuti kegiatan.

“Yang menjadi pertanyaan kami, apa alasan kepala sekolah tersebut diganti atau dievaluasi? Baru saja melaksanakan kegiatan membawa anak-anak Pramuka dari Namrole, hampir 20 orang ikut kegiatan, tiba-tiba diganti.

Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” kata Dino.

Menurutnya, setiap pergantian pejabat, termasuk kepala sekolah dan Pj kepala desa, seharusnya didasarkan pada evaluasi yang objektif, kebutuhan organisasi, serta kepentingan pelayanan publik, bukan karena kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dino juga meminta Pemerintah Kabupaten Buru Selatan membuka dasar dan pertimbangan setiap kebijakan pergantian jabatan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Lebih jauh, Dino mempertanyakan realisasi visi dan misi pemerintahan Bupati La Hamidi yang menurutnya belum terlihat secara signifikan.

Ia bahkan menilai hingga saat ini belum ada satu pun visi dan misi Bupati yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau sampai hari ini visi dan misi yang disampaikan kepada rakyat belum terlihat pelaksanaannya, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah jangan alergi terhadap kritik,” ujarnya.

Dino meminta La Hamidi menjadikan kritik publik sebagai masukan untuk memperbaiki jalannya pemerintahan.

Ia mengatakan Bupati harus memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan menjadikan berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk memperkuat kebijakan pembangunan.

“Kami berharap Bupati La Hamidi bisa menjadi pemimpin yang teladan, dihormati, disegani, berwibawa dan mampu membawa Buru Selatan bangkit. Kritik jangan dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai masukan untuk memperbaiki pemerintahan,” kata Dino.

Pertanyakan Perjalanan Dinas ke Pemerintah Pusat

Selain persoalan pergantian kepala sekolah dan Pj kepala desa, Dino juga mempertanyakan perjalanan dinas Bupati La Hamidi ke luar daerah, termasuk kunjungan menemui sejumlah kementerian dan pemerintah pusat.

Menurutnya, perjalanan dinas yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Buru Selatan.

“Bupati sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan bertemu dengan kementerian maupun pemerintah pusat.

Pertanyaannya, apa hasil konkret yang dibawa pulang untuk daerah?” ujarnya.

Dino menilai pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka hasil setiap kunjungan kerja ke pemerintah pusat, termasuk program, anggaran, maupun kebijakan yang berhasil diperjuangkan untuk kepentingan pembangunan Buru Selatan.

“Kalau perjalanan dinas menggunakan uang daerah, maka harus ada hasil yang jelas untuk daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui perjalanan dinasnya, tetapi tidak melihat hasilnya,” tegasnya.

KNPI Minta Bupati Hentikan Kebijakan yang Memicu Konflik
Dino mengatakan, apabila pemerintah daerah belum mampu merealisasikan visi dan misi pembangunan maupun memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, maka Bupati diminta tidak mengeluarkan kebijakan yang justru berpotensi memperbesar konflik sosial di masyarakat.

“Kalau memang belum mampu merealisasikan visi dan misi, belum mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat, jangan kemudian masyarakat dibebani dengan kebijakan bongkar-pasang Pj kepala desa dan kepala sekolah yang berpotensi menimbulkan konflik,” katanya.

Ia menegaskan, KNPI tidak bermaksud menghambat kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi maupun penataan aparatur. Namun, setiap kebijakan harus memiliki dasar yang jelas, objektif, transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Dua tahun pemerintahan sudah berjalan.

Sekarang waktunya fokus membangun daerah. Rakyat menunggu realisasi janji-janji pemerintahan, bukan terus disuguhkan persoalan pergantian jabatan yang menimbulkan kegaduhan,” ujar Dino.

Dino berharap Bupati La Hamidi dapat mendengar aspirasi masyarakat dan menggunakan sisa masa pemerintahannya untuk mempercepat pembangunan serta menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat Buru Selatan.

“Saya yakin La Hamidi adalah sosok pemimpin yang baik dan mampu mendengarkan aspirasi rakyatnya. Karena itu, kami berharap harapan rakyat yang dahulu dijanjikan dapat benar-benar direalisasikan dalam pemerintahan ini,” pungkasnya.

[ Nar'Mar ]
.