NAMROLE, Ambontoday.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan kembali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan agar segera merealisasikan pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum sepenuhnya dipenuhi.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Ujianudin Temarwut atau yang akrab disapa Dino, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera membuktikan komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Menurutnya, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan realisasi yang nyata.
“Pemerintah Daerah sudah beberapa kali menyampaikan komitmen, termasuk melalui Sekretaris Daerah saat apel di Kantor Bupati. Karena itu, kami meminta agar janji tersebut segera ditepati. Hak-hak ASN harus segera dibayarkan,” tegas Dino kepada media ini di Namrole, Rabu, 5/8/2026.
Menurutnya, keputusan KNPI menunda aksi demonstrasi beberapa waktu lalu merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah. Langkah itu diambil setelah DPD KNPI melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah.
Sebagai organisasi kepemudaan yang menaungi berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), KNPI, kata Dino, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal setiap komitmen pemerintah hingga benar-benar direalisasikan.
Instruksi DPP KNPI dan DPD I KNPI Maluku
Dino mengungkapkan, sikap DPD KNPI Buru Selatan tersebut juga merupakan bagian dari arahan organisasi. Baik Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama maupun Ketua DPD I KNPI Provinsi Maluku Faisal Hayoto meminta agar KNPI tetap mengawal persoalan tersebut dan mendesak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk menepati janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, DPP KNPI maupun DPD I KNPI Maluku berpandangan bahwa pemerintah harus menunjukkan konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Komitmen yang telah diumumkan kepada publik wajib diwujudkan melalui penyelesaian hak-hak ASN.
“Pesan dari pimpinan organisasi sangat jelas, yakni pemerintah harus menepati janjinya. KNPI hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” ujarnya.
Dino mengaku, keputusan menunda aksi demonstrasi justru memunculkan berbagai tudingan di tengah masyarakat. Ia disebut telah melakukan negosiasi dengan pemerintah demi memperoleh keuntungan pribadi.
Tudingan tersebut dibantah keras.
“Saya tegaskan, tidak ada negosiasi yang menguntungkan pribadi ataupun organisasi. KNPI tidak pernah menjual marwah lembaga ini. Kami hanya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan komitmen yang telah mereka sampaikan sendiri,” katanya.
Ia bahkan menantang siapa pun yang mengaku pernah memberikan uang atau imbalan kepada dirinya maupun KNPI terkait penundaan aksi tersebut agar membuktikannya secara hukum.
“Kalau ada yang mengaku pernah memberikan uang kepada saya atau kepada KNPI sebagai hasil negosiasi, silakan buktikan. Saya siap mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” tegas Dino.
Dino berharap Pemkab Buru Selatan segera menuntaskan pembayaran hak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu agar polemik ini tidak terus berlarut-larut. Menurutnya, keterlambatan penyelesaian hak-hak aparatur berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah hanya pandai menyampaikan janji, tetapi lambat dalam merealisasikannya. ASN sudah menjalankan kewajibannya, maka negara melalui pemerintah daerah juga wajib memenuhi hak mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dalam waktu yang diberikan belum ada realisasi dari pemerintah, maka DPD KNPI Buru Selatan akan melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah organisasi berikutnya.
“Kalau komitmen itu kembali tidak ditepati, maka kami akan mengagendakan kembali aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial. KNPI akan tetap berdiri bersama masyarakat dan mengawal setiap janji pemerintah hingga benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
[ Nar’Mar ]
.
