NAMROLE, Ambontoday.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan mendesak Bupati Kabupaten Buru Selatan La Hamidi untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu (PPPK PW), serta gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua DPD KNPI Buru Selatan, Ujianudin Temarwut, yang akrab disapa Dino Waesama, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut hak para pegawai yang telah bekerja melayani masyarakat.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan hak-hak masyarakat dan aparatur dibanding terus menggulirkan berbagai wacana pembangunan yang belum menyentuh kebutuhan mendasar.
“Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan hak masyarakat dan ASN terpenuhi. Pembangunan daerah harus dimulai dari kesejahteraan rakyat. Jangan terlalu banyak membangun wacana, tetapi kebutuhan dasar pegawai justru terabaikan,” tegas Dino.
Ia menegaskan, pembayaran gaji ke-13 ASN semestinya tidak mengalami penundaan karena merupakan hak yang telah diatur pemerintah.
Selain itu, KNPI juga mempertanyakan kondisi kas daerah yang disebut selalu mengalami keterbatasan, padahal pemerintah pusat setiap bulan menyalurkan dana transfer ke daerah.
“Kami mempertanyakan ke mana aliran dana transfer pusat yang setiap bulan masuk ke kas daerah. Jika transfer tetap berjalan, mengapa kondisi kas daerah terus dikatakan kosong? Jangan sampai kuatnya isu efisiensi justru menimbulkan dugaan adanya proyek-proyek yang dicairkan secara tersembunyi. Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dino mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan perlu membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan Bupati Buru Selatan agar lebih fokus mengevaluasi sistem birokrasi dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal demi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kondisi Buru Selatan saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak keluhan datang dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah desa, PPPK, PPPK Paruh Waktu hingga ASN. Aspirasi mereka jangan dianggap sebagai keluhan biasa, apalagi dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditertawakan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” katanya.
Lebih lanjut, Dino meminta Bupati agar tidak terlalu lama berada di luar daerah, termasuk untuk agenda di Jakarta maupun daerah lainnya, kecuali benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi Kabupaten Buru Selatan.
“Perjalanan dinas tentu menggunakan anggaran daerah. Karena itu, setiap keberangkatan harus memberikan hasil yang jelas bagi pembangunan daerah. Namun di saat yang sama, jangan sampai perhatian terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan menjadi berkurang,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua DPD KNPI Buru Selatan meminta Bupati bersikap lebih tegas terhadap aparatur yang dinilai tidak menunjukkan loyalitas maupun keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Seorang kepala daerah membutuhkan birokrasi yang solid dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Evaluasi terhadap pejabat yang tidak maksimal harus dilakukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” pungkas Dino.
[ Nar’Mar ]
.
