Pemkab Bursel Gelar Rakor Lintas Sektor, Bahas Pengawasan Proyek dan Sengketa Lahan

BURSEL, AmbonToday. Com — Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kejaksaan Negeri Buru, Kepolisian Resor Buru Selatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buru Selatan, serta pihak perusahaan pelaksana pembangunan ruas jalan titik nol Namrole–Leksula.

Rapat yang berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, tersebut digelar di Ruang Rapat Bupati Buru Selatan. Pertemuan itu menjadi forum koordinasi antarinstansi untuk membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan program strategis di wilayah Kabupaten Buru Selatan.

Rapat dipimpin langsung Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH, didampingi Wakil Bupati Buru Selatan.

Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari unsur lintas sektor, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Kapolres Buru Selatan, perwakilan BPN Buru Selatan, serta pihak perusahaan yang menangani pekerjaan pembangunan ruas jalan titik nol Namrole–Leksula.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda utama dibahas secara komprehensif, terutama terkait pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur, persoalan lahan, hingga koordinasi terhadap proyek strategis yang berada di wilayah Buru Selatan.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Pemerintah daerah mendorong agar setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi mutu, waktu pelaksanaan maupun tata kelola pembangunan.

Selain itu, persoalan sengketa maupun klaim kepemilikan lahan yang berkaitan dengan kawasan pembangunan juga menjadi perhatian. Koordinasi dengan BPN dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari penyelesaian yang tepat terhadap berbagai hambatan di lapangan.

Rapat juga membahas evaluasi dan koordinasi terhadap sejumlah proyek strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten Buru Selatan.

Pemerintah daerah menilai koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat oleh persoalan administratif, teknis maupun persoalan di lapangan.

Melalui rapat tersebut, Pemkab Buru Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPN dan pihak swasta dalam mengawal proses pembangunan.

Pemerintah berharap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan secara persuasif, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan program pembangunan di Kabupaten Buru Selatan berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

[ Nar'Mar ]
.