Bursel, Ambontoday.com – DPRD Kabupaten Buru Selatan menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat di ruang rapat utama DPRD, Rabu (6/5/2026).
Sidang dipimpin Wakil Ketua II Elin Seleky didampingi Wakil Ketua I Ahmadan Loilatu, serta dihadiri Bupati La Hamidi, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Di dalam ruang sidang itu, suara-suara pembangunan seakan bertemu dengan denyut harapan masyarakat dari pesisir hingga pegunungan. Paripurna bukan sekadar agenda formal kelembagaan, melainkan cermin perjalanan panjang parlemen daerah dalam mengawal arah pembangunan dan menjemput aspirasi rakyat.
Dalam pidato penutupan, disampaikan bahwa rangkaian masa persidangan telah berjalan sejak pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 pada September 2025 hingga memasuki penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026.
Sepanjang perjalanan itu, DPRD Buru Selatan menjalankan berbagai agenda strategis yang menyentuh aspek pemerintahan, pengawasan, legislasi, hingga pelayanan publik.
Sejumlah agenda penting yang telah dilaksanakan antara lain paripurna pembukaan masa sidang, penyampaian hasil reses, pembahasan rekomendasi pansus, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, penyampaian nota LKPJ Tahun Anggaran 2025, evaluasi pelaksanaan APBD triwulan pertama, hingga pembahasan Ranperda dan laporan kinerja alat kelengkapan dewan.
Namun di balik tumpukan dokumen dan agenda kelembagaan itu, tersimpan denyut kerja politik yang tak selalu tampak di permukaan. Ada rapat-rapat panjang yang berlangsung hingga larut, ada perjalanan lintas pulau demi menjawab persoalan masyarakat, dan ada upaya merajut koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan tidak berjalan di tempat.
Sepanjang Masa Sidang II, DPRD Buru Selatan tercatat menggelar berbagai rapat internal maupun bersama pemerintah daerah.
Komisi I melaksanakan tujuh kali rapat, Komisi II dan III masing-masing dua kali rapat, sementara rapat lintas komisi berlangsung sebanyak sepuluh kali. Selain itu, rapat koordinasi dengan eksekutif dilaksanakan tiga kali, rapat internal DPRD empat kali, rapat paripurna tujuh kali, pembahasan LKPJ tujuh kali, serta rapat pansus masing-masing enam kali.
Tak hanya berhenti di meja sidang, para wakil rakyat juga melakukan berbagai kunjungan kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di tingkat pusat, DPRD melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai izin operasional perusahaan di Kecamatan Kepala Madan, pembahasan hilirisasi kelapa dan pengadaan alat mesin pertanian, hingga pembangunan gedung dan asrama Polres Buru Selatan bersama Mabes Polri.
Sementara di tingkat provinsi, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait status desa persiapan di Kabupaten Buru Selatan, termasuk pembahasan pengawasan sektor perikanan dan pemerataan tenaga guru SMA/SMK.
Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD juga menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Buru Selatan seperti Kecamatan Kepala Madan, Fena Fafan, Ambalau, Waesama, dan Leksula.
Dari perjalanan-perjalanan itu, DPRD berupaya menyerap persoalan masyarakat secara langsung — mulai dari kebutuhan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga geliat ekonomi masyarakat pesisir dan desa-desa terpencil.
Menutup pidatonya, pimpinan DPRD menyampaikan pesan kepada seluruh anggota dewan agar memanfaatkan masa reses secara efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi itu nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD guna mendukung penyesuaian arah perencanaan dan pembangunan daerah ke depan.
Di ujung paripurna, ruang sidang itu seakan menyimpan gema yang lebih panjang dari sekadar ketukan palu. Sebab di balik setiap agenda, terselip harapan masyarakat Buru Selatan yang ingin melihat daerahnya tumbuh lebih adil, lebih maju, dan lebih dekat dengan kesejahteraan.
[Nar’Mar]
.
Komentar